E-Vote : Solusi atau Bencana – #SIMenulis

Teknologi berkembang semakin canggih seiring berjalannya waktu. Teknologi sudah tidak dapat dipungkiri lagi dan dikesampingkan keberadaannya, karena kini hampir setiap aspek kehidupan sudah dijajaki oleh teknologi. Salah satu aspek tersebut adalah politik. Kecanggihan teknologi telah membantu menyelesaikan permasalahan di dunia politik, contohnya dalam pemilihan umum. Teknologi yang digunakan dalam pemilihan umum ini adalah E-vote. Sudah banyak negara-negara maju maupun negara berkembang yang menerapkan pemilihan umum menggunakan teknologi tersebut. Namun, mengapa Indonesia masih mempertahankan pemilihan umum dengan cara konvensional hingga saat ini? Apabila dikilas balik, pemilihan umum pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955 dalam rangka pemilihan anggota DPR. Sejak saat itu, pemilihan umum kemudian semakin berkembang hingga pemilihan kepala negara Indonesia yaitu Presiden.

Istilah LUBER pun, semakin lama semakin terkenal dikalangan masyarakat Indonesia. Istilah tersebut merupakan singkatan dari empat asas yang dianut oleh pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilihan umum secara konvensional di Indonesia dinilai sangat transparan karena dilakukan secara manual dan dilakukan penghitungan secara manual pula, dan keempat asas tersebut dapat terpenuhi. Namun, hal ini membuat penghitungan suara dilakukan sangat lambat dan membutuhkan waktu yang lama sehingga hasil dari pemilihan umum tidak dapat disajikan dengan cepat. Tidak hanya membutuhkan waktu yang lama dalam pemrosesan suara pilihan masyarakat, pemilihan umum secara konvensional juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Tantu saja pemerintah harus mencari solusi untuk permasalahan ini, dan solusi ini pun juga harus tetap memenuhi keempat asas yang dianut pemilihan umum di Indonesia sejak dahulu.

E-Vote merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bukan hanya mempercepat waktu penghitungan suara dan penyajian hasil pilihan masyarakat, dengan menggunakan E-Vote juga tidak membutuhkan sumber daya manusia yang banyak seperti saat menggunakan cara konvensional. Jika pemerintah merasa takut adanya kecurangan dan tidak dapat memenuhi keempat asas LUBER, dapat dikembangkan sistem dengan keamanan tingkat tinggi seperti menggunakan pindai sidik jari pada saat masyarakat ingin memilih dalam pemilihan umum. Jika pemerintah merasa infrastruktur yang dimiliki Indonesia belum memadai, bisa dilakukan dengan cara bertahap. Tidak harus langsung seluruh daerah di Indonesia menerapkan E-vote. E-vote ini dapat diterapkan misalnya di daerah-daerah yang memang sudah memiliki infrastruktur yang memadai seperti Ibu Kota terlebih dahulu dan juga kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Hal apa lagi yang harus ditakutkan oleh pemerintah Indonesia untuk mulai menerapkan pemilihan umum menggunakan E-Vote? Mengutip perkataan dari Christian Lous Lange yaitu “Technology is a useful servant but a dangerous master” yang dapat diartikan bahwa teknologi merupakan sebuah solusi namun juga bencana. Dapat menjadi solusi apabila semua langkah-langkahnya dilakukan dengan benar dan tepat, namun juga dapat menjadi sebuah bencana apabila gegabah dalam mengerjakan tahapannya. Begitu juga dengan penerapan E-vote dalam pemilihan umum di Indonesia, akan menjadi solusi apabila penerapan dan langkah-langkahnya dilakukan dengan benar, dan bisa menjadi bencana apabila langkah-langkahnya dilakukan dengan asal. E-vote, merupakan solusi terbaik dari permasalahan yang timbul akibat pemilihan umum secara konvensional apabila pemerintah dapat menerapkan dan mensosialisasikannya dengan baik.

E-voting dalam Pilkada – #SIMenulis

Oleh : Ratih Cahyaningtyas

Tahun 2018 bisa menjadi tahun penting bagi warga negara Indonesia (WNI). Pasalnya, pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) selalu menjadi pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Seperti pilkada pada tahun 2015, pilkada tahun ini akan dilakukan secara serentak.

Teknologi informasi (TI) semakin berkembang dari waktu ke waktu dan tersebar secara merata. Hal ini terbukti dengan jumlah pengguna handphone dan internet di Indonesia telah mencapai lebih dari 143 juta pengguna menurut. (Bohang, 2018) Perkembangan TI tidak hanya sekadar jumlah pengguna internet, melainkan TI dengan cepat mempermudah hampir di segala kegiatan masyarakat. TI mempermudah kegiatan belajar mengajar, bisnis, informasi terkini, dan lain-lain.

Pilkada dan TI sudah cukup sering menjadi perbincangan hangat dan saling memiliki keterkaitan. Masyarakat dewasa ini semakin menuntut flesibilitas dan efisiensi waktu dalam segala hal, termasuk pada hari pilkada. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan keinginannya untuk penerapan e-voting untuk pilkada. (Putra, 2016)

E-voting merupakan sebuah metode pengambilan dan perhitungan suara dalam suatu pemilihan dengan menggunakan perangkat elektronik. (Cara kerja e-Voting, 2015) Sistem evoting sendiri memiliki keunggulan. Pertama, waktu pelaksanaan pemilu semakin cepat. Menurut Andrari Grahitandaru selaku kepala Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT menyatakan bahwa warga hanya perlu membawa KTP elektronik (KTP-el). KTP-el akan diperiksa melalui mesin khusus. Warga kemudian bisa langsung melakukan voting.

Kedua, E-voting mampu mengurangi penggunaan kertas. Sebelum pemilu diselenggarakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentu telah menyediakan banyak sekali kertas yang akan dibagikan kepada warga saat pemilu. Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 tercatat sebanyak lebih dari 75% warga DKI Jakarta yang memilih. (Lestari, 2017) Peristiwa ini dapat ditarik kesimpulan bahwa KPU telah membuang penggunaan kertas hampir 25%. Hal ini sangat disayangkan mengingat banyak sekali pohon yang terancam ditebang dan proses penumbuhan pohon yang baru relatif lama. Proses tersebut berbanding terbalik dengan proses pembuatan kertas yang relatif cepat.

E-voting secara keseluruhan memberikan dampak baik bagi kegiatan pemilu, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan. Pertama, pihak penyelenggara perlu memahami manajemen pengadaan dan investasi TI. Pemilu hanya berlangsung setiap lima tahun sekali. KPU harus melihat potensi biaya TI yang harus dikeluarkan apabila membeli perangkat sendiri atau menyewa (outsource). Apabila KPU melakukan outsourcing, bagaimana sistem outsourcing yang tepat dan mampu menghemat biaya negara.

Kedua, KPU perlu memastikan keamanan data pemilu dari kecurangan. TI yang semakin berkembang pesat, canggih, dan mudah diakses tentu memiliki potensi keamanan data yang rentan. Beberapa negara telah sukses menyelenggarakan e-voting, seperti: Brazil, Estonia, dan India. (Electronic Voting, 2017) Amerika Serikat sebelumnya telah melakukan sistem evoting dan pelaksanaan pemilu tergolong sukses namun sistem tersebut mulai ditinggalkan. Warga Amerika Serikat merasa bahwa e-voting sangat rentan diretas dan bisa terjadi manipulasi data. (Hoesin, 2017)

Secara keseluruhan, E-voting boleh saja diterapkan untuk pilkada atau pemilu di masa mendatang. E-voting memiliki beberapa keunggulan yang mudah dan menguntungkan selama kegiatan pilkada atau pemilu berlangsung. Apabila sistem E-voting benar diterapkan, pemerintah, KPU, dan pihak lain yang bersangkutan sudah mengidentifikasi peluang serta risiko keputusan tersebut.

References

Bohang, F. K. (2018, Februari 22). Jumlah Pengguna Internet Indonesia. Retrieved from Kompas.com: tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internetindonesia

Cara kerja e-Voting. (2015, Juli 31). Retrieved from BPPT: https://www.bppt.go.id/teknologiinformasi-energi-dan-material/2260-ini-cara-kerja-e-voting-bppt

Electronic Voting. (2017). Retrieved from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voting#By_country

Hoesin, I. (2017, Maret 16). AS Mulai Tinggalkan E-Voting. Retrieved from Media Indonesia: http://www.mediaindonesia.com/news/read/96702/as-mulai-tinggalkan-e-voting/2017-0316

Lestari, R. (2017, Februari 26). Jumlah Golput di Pilgub DKI 2017 Menurun. Retrieved from Okezone: https://news.okezone.com/read/2017/02/26/338/1628658/jumlah-golput-di-pilgub-dki2017-menurun

Putra, L. M. (2016, September 20). Pemilu 2019, Pemerintah Ingin Pakai “E-Voting”. Retrieved from Kompas: http://nasional.kompas.com/read/2016/09/20/20451491/pemilu.2019.pemerintah.ingin.pa kai.e-voting.

Revolusi Industri dalam Berdemokrasi – #SIMenulis

Oleh: Calvin Rostanto

Revolusi Industri telah mencapai nadirnya yang ke-empat saat ini, dimana perkembangan teknologi informasi mengiringi pesatnya perkembangan bisnis atau industri itu sendiri. Saat ini industri tidak hanya mengandalkan teknologi informasi hanya sebagai supporting system melainkan juga enabler atau roda penggerak utama berjalannya suatu bisnis. Banyak roda bisnis yang memilih untuk melakukan proses re-engineering pada proses bisnis yang mereka jalankan demi untuk menghadapi revolusi industri ke-empat saat ini. Revolusi Industri telah menggiring kita sejauh ini, tak hanya dalam dunia bisnis, namun juga nantinya ke kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Pola ini juga turut merubah kehidupan kita sehari-hari, yang dahulu kita harus keluar mencari ojek, sekarang kita dapat dengan mudah memesan ojek dari rumah. Pun demikian dengan proses pemilihan umum yang diwacanakan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa electronic voting atau biasa disebut e-voting.

Tahun ini merupakan pesta demokrasi serentak yang diwacanakan beberapa tahun lalu, digelar kembali, beberapa daerah akan melakukan pemilihan kepala daerahnya. Tak heran isu evoting kembali menyeruak. Tak salah memang ketika isu ini kembali menyeruak, karena beberapa negara berdemokrasi diluar sana telah memanfaatkan e-voting sebagai sistem pemilihan umum mereka, negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Filipina, Belanda, Brazil, India, dan beberapa negara lainnya. Namun menurut Titi, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dirinya menilai ide tersebut kurang relevan dengan kondisi di Indonesia. Di negara lain diterapkan e-voting karena adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara [1]. Ditambahkan lagi di Filipina, sistem cikal bakal e-voting diterapkan karena pada saat itu penguasa diktator Ferdinand Marcos terbukti melakukan kecurangan dan berhasil dibongkat oleh lembaga pemantau Pemilu yaitu National Citizen Movement for Free Election (Namfrel) [2]. Akhirnya apakah sistem e-voting itu sendiri layak untuk diterapkan di Indonesia? Meski secara keuntungan akan sangat banyak sekali yang akan didapatkan seperti pengurangan biaya operasional Pemilu.

Pemilihan umum memiliki enam asas yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Perspektif saya akan membahas mengenai substansi dari pemilihan umum itu sendiri apabila dipandang dari asas tersebut, disini tidak akan membahas bagaimana teknis penerapan e-vote nantinya, karena akan sangat luas dan penuh dengan pengandaian. Dari semua asas tersebut yang sangat memungkinkan akan menjadi permasalahan adalah asas rahasia apabila sistem e-vote diterapkan. Kerahasiaan atau privasi telah menjadi suatu bahasan yang seksi didunia teknologi informasi khususnya bidang jaringan. Tidak dapat dipungkuri hal ini dapat menjadi penghambat penerapan sistem e-voting kedepannya. Bayangkan beberapa perusahaan ternama yang memang khusus bergerak dibidang teknologi/sistem informasi sebagai enabler masih berkutat dengan pengamanan privasi pelanggan, bagaimana dengan pemegang otoritas sistem e-voting nanti? Bagaimana dengan asas rahasia yang mengisyaratkan kita untuk merahasiakan pilihan untuk tidak memberitahukan pada siapapun, siapa yang bisa menjamin itu?

Perspektif kedua, sebelum sistem e-voting diterapkan ada baiknya kita perlu belajar dan memahami bagaimana Go-Jek dapat memporak-porandakan sistem ojek konvensional yang sudah berjalan selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan gejolak disana sini, dan memberikan perspektif baru pada masyarakat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari
hari dapat memberikan banyak keuntungan, seperti lebih efektif, efisien, cepat, dan memangkas biaya. Namun sekali lagi ini demokrasi, yang menyangkut hak seluruh rakyat Indonesia. Sudah selayaknya kita tidak termakan oleh setiap keuntungan yang ditawarkan oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berdemokrasi harus sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, tidak semua negara yang menerapkan sistem e-voting berhasil menerapkannya, Belanda sebagai contoh negara yang akhirnya kembali menggunakan sistem konvensional setelah menggunakan sistem e-voting karena berbagai permasalahannya. Selamat Meragu.

=======

References

[1] R. N. HAKIM, “Kompas.com,” Kompas, 13 1 2017. [Online]. Available: http://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/09373191/perlukah.penerapan.evoting.pada.pemilu.di.indonesia.. [Accessed 27 3 2018].
[2] Suhendra, “Tirto.id,” Tirto.id, 26 9 2016. [Online]. Available: https://tirto.id/plus-minus-e-votinguntuk-pilkada-indonesia-bNoN. [Accessed 27 2 2018].

E-voting di Pilkada, Mempermudah atau Memperkeruh? #SIMenulis

 

Oleh: Stanley Wijaya

Pengambilan suara yang ditujukan untuk menjaring pendapat masyarakat memang menjadi ciri khas negara demokrasi. Indonesia dengan segala keunggulannya pun juga menerapkan strategi ini dalam pemilihan umum baik di daerah maupun skala nasional. Pemilihan umum (pemilu) pertama yang dibawa Indonesia ada pada tahun 1955. Saat itu pemilu ditujukan untuk memilih anggota DPR di parlemen serta konstituante yang bertugas untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Nah, hingga saat ini pemilu tetaplah diusung sebagai cara paling mutakhir dalam menentukan siapa yang menjadi “wakil” rakyat di kursi pemerintahan. Pemilu yang diadopsi oleh Indonesia adalah pemungutan suara melalui kertas dan hasilnya direkap oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Perhitungan suara di tiap TPS apabila selesai, dikirim ke kelurahan dan direkap oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setelah itu, hasilnya kembali direkap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tiap kelurahan. Hingga akhirnya dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Masing-masing prosesnya dilakukan selama 2 hari. Tentu proses tersebut sangat memakan waktu dan anggaran dikarenakan membutuhkan dana saksi untuk melihat hasil rekap serta perhitungan dari ribuan kertas yang membutuhkan kejelian hingga menghabiskan berhari-hari. Proses ini menjadikan banyak pihak menganjurkan diberlakukannya pemungutan suara melalui perangkat elektronik supaya lebih memudahkan rekapitulasi. Proses ini dikenal juga dengan istilah e-voting.

Menilik E-voting di Negara Lain

Demokrasi digital melalui e-voting memang sudah diterapkan oleh beberapa negara lain, seperti: India, Brazil, Amerika, dan Filipina. Gebrakan ini memang mengharuskan negara penyelenggara memiliki data center dan sistem khusus e-voting. Sumber daya manusia juga menjadikan sistem ini diterima masyarakat selain hal teknis lainnya. Hingga saat ini, Amerika, Brazil, dan India sudah memutakhirkan pemungutan suara daring ini dengan sangat baik. Filipina-pun sudah mulai mengadopsi, namun terkendala dengan banyaknya manipulasi dan kecurangan melakukan sistem daring ini. Berita baiknya, partisipasi pemilu di negara pengadopsi e-voting meningkat. Tentu hal ini menjadi prestasi baik untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Penerapan E-voting di Indonesia

Payung hukum pelaksanaan pemungutan suara sistem daring ini sudah ada. Melalui Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5 sudah menjadi landasan e-voting, namun skema sistemnya belum dirincikan [1]. Selain itu pada Perppu No 1 tahun 2014 pasal 85 juga dinyatakan bahwa gubernur, walikota, bupati pemungutan suara dapat diambil melalui peralatan suara secara elektronik, selain dengan memberi tanda [2]. Hal ini diyakinkan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 147/PUU-VII/2009 yang menyebutkan bahwa e-voting dalam pilkada dapat dilakukan apabila tetap membawa azas LUBER dan JURDIL [3].

Pemungutan suara melalui sistem daring ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di Indonesia dalam pemilihan kepala daerah, contohnya adalah Pilkada Bantaeng 2013 yang menjadi daerah pertama yang menerapkan e-voting[4]. Hasilnya pun berjalan maksimal berdasarkan laporan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dibuktikan dengan kecurangan yang dapat dimininalisir dan kondisi yang lebih kondusif. Data pun tidak dapat dimanipulasi dengan mudah karena data riwayat membuktikan semuanya.

Proses E-voting

Sistem e-voting ini juga diadopsi oleh ratusan pemilihan kepala desa di daerah lain, seperti di Sepong, Tangerang Selatan, Banten [5]. Untuk dapat masuk ke bilik, calon pemilih harus menunjukkan e-KTP yang dipindai dengan alat yang sudah disiapkan. Semua data harus dipastikan sesuai agar calon pemilih dapat melakukan haknya. Bahkan setelah memilih, printer yang ada di bilik dekat layar monitor akan mencetak otomatis untuk data audit. Kertas itu nantinya digunakan apabila ada gugatan dari salah satu calon dan direkap otomatis serta cepat. Hanya scan barcode yang ada di kotak audit. Untuk memastikan keamanan, sistem e-voting ini diberlakukan secara offline untuk memastikan keamanannya. Jadi, perangkat tidak boleh tersambung dengan internet kecuali saat mengirimkan hasil pemilihan ke pusat data saat pemilu sudah dilakukan. Hasil pilkada pun dapat diketahui beberapa jam setelah pemilihan umum ditutup. Dengan adanya e-voting ini memang menciptakan akselerasi pengetahuan mengenai politik dan demokrasi disamping memanfaatkan teknologi dalam pilkada.

Langkah Penerapan E-voting

Pemungutan suara melalui digital memang memiliki manfaat yang sangat besar, terutama murahnya biaya untuk pencetakan surat suara, perhitungan yang lebih cepat dan aman, serta peralatan yang dapat digunakan untuk pemilu berikutnya. Walaupun demikian, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah berikut untuk memastikan e-voting dapat diterapkan yaitu:

1. Sumber daya

Pemerintah perlu memastikan apakah sumber daya dapat memenuhi kebutuhan pilkada yang ada di Indonesia. Apabila sebelumnya sudah diberlakukan di daerah Bantaeng, bagaimana apabila dilakukan serentak diseluruh Indonesia? Apakah teknisinya mencukupi apakah harus dilakukan pelatihan masal untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Tentu tidak sangat profesional apabila proses pemungutan suara daring ini terhenti karena terkendala teknis dan harus menunggu petugas teknisi dari daerah terdekat menuju TPS yang bermasalah. Perangkat pun juga harus menjadi perhatian seperti data center. BPPT perlu memastikan adanya DRC (Disaster Recovery Center) apabila sewaktu-waktu lokasi penyimpanan down ataupun terjadi bencana alam. Ketersediaan perangkat pun harus diperhatikan. Tidak seluruh daerah memiliki tingkat elektronifikasi diatas 75% seperti di luar pulau, perbatasan,
maupun daerah terpencil. Tentu apabila terkendala, pemilihan daring ini tidak dapat dilakukan dan harus dengan cara manual seperti biasanya.

2. Pengawasan yang Ketat

Proses pemilu tidak boleh tercoreng karena kelicikan. Oleh karena itu, perlu adanya sertifikasi pegawai dan penerapan kode etik. Hal ini ditujukan agar tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memaksakan kehendak. Data yang terekam pun tidak boleh diubah hingga masa pemilu selesai. Apabila ada kesalahan, semua data harus direkam dan diawasi langsung oleh pihak berwenang.

3. Sosialisasi kepada Masyarakat

Pengguna adalah raja. Masyarakat dalam hal ini memiliki andil terbesar dalam pemilihan umum. Apabila sistem tidak dipercaya maka proses pemilihan pun tidak akan meraih persentase yang cukup mewakili masyarakat. Hal ini mengakibatkan esensi dari pemilu tidak akan tercapai. Untuk menghindari hal itu, perlu adanya kampanye dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem e-voting sudah siap dan bisa diuji ketahanannya.

Kesimpulan

Dengan segala hal yang dipertimbangkan, perlu rasanya meyakinkan masyarakat bahwa sumber daya untuk melakukan e-voting sudah sangat siap. Mulai dari sumber daya manusia untuk operasional dan sumber daya untuk melakukan sistem e-voting itu sendiri. Sayangnya di Indonesia, penerapan e-voting ini belum mendapatkan kepercayaan seluruh masyarakat terutama dari segi keamanan dan kemampuan pengoperasian sistem e-voting. Penerapan pemungutan suara di daerah memang dapat menjadikan pertimbangan untuk diterapkan di skala nasional. Mungkin membutuhkan lima sampai 10 tahun lagi untuk bisa mempersiapkan segala hal mulai dari pelatihan operasional dan sistem keamanan yang tangguh. Apabila tahun 2019 diberlakukan untuk pemilihan presiden, saya rasa terlalu prematur dan memperkeruh keadaan. Sehingga saat ini, e-voting belum bisa diterapkan untuk skala nasional namun dapat digadang di pemilihan daerah.

Sebaliknya, sistem pemilihan daring (e-voting) di daerah sudah sangat siap. Melihat waktunya yang singkat dan alokasi anggaran menjadikan sistem ini sudah pantas untuk diusung menjadi pilihan utama dalam pilkada. Selain hemat anggaran, kecurangan juga dapat dideteksi dengan mudah karena segala prosesnya direkam secara sistemik. Perlu menjadi perhatian apabila dilakukan serentak, apakah teknisi dan petugas yang bersangkutan cukup atau tidak. Sayapun berharap agar kedepannya pemerintah memperhatikan kepentingan pemungutan suara daring ini agar dapat menghemat anggaran, mengingat dana yang dialokasikan sangat besar dan dapat digunakan untuk kepentingan mendesak lain.

====
Referensi:

[1] Kemenkumham, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” 2008, no. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008.

[2] R. Indonesia, “PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014,” 2014.

[3] M. Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tahun 2009,” pp. 1–44, 2009.

[4] B. P. dan P. Teknologi, “Pertama di Indonesia, BPPT Dampingi Bantaeng Helat e Voting Pilkada,” 2013. [Online]. Available: https://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energidan-material/1611-pertama-di-indonesia-bppt-dampingi-bantaeng-helat-e-voting-pilkada. [Accessed: 23-Feb-2018].

[5] D. News, “Tak Lagi Mencoblos, Begini Sistem Pemilihan di Pemilu e-Voting,” 2015. [Online]. Available: https://news.detik.com/berita/2963535/tak-lagi-mencoblos-beginisistem-pemilihan-di-pemilu-e-voting. [Accessed: 23-Feb-2018].