E-voting di Pilkada, Mempermudah atau Memperkeruh? #SIMenulis

 

Oleh: Stanley Wijaya

Pengambilan suara yang ditujukan untuk menjaring pendapat masyarakat memang menjadi ciri khas negara demokrasi. Indonesia dengan segala keunggulannya pun juga menerapkan strategi ini dalam pemilihan umum baik di daerah maupun skala nasional. Pemilihan umum (pemilu) pertama yang dibawa Indonesia ada pada tahun 1955. Saat itu pemilu ditujukan untuk memilih anggota DPR di parlemen serta konstituante yang bertugas untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Nah, hingga saat ini pemilu tetaplah diusung sebagai cara paling mutakhir dalam menentukan siapa yang menjadi “wakil” rakyat di kursi pemerintahan. Pemilu yang diadopsi oleh Indonesia adalah pemungutan suara melalui kertas dan hasilnya direkap oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Perhitungan suara di tiap TPS apabila selesai, dikirim ke kelurahan dan direkap oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setelah itu, hasilnya kembali direkap oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari tiap kelurahan. Hingga akhirnya dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Masing-masing prosesnya dilakukan selama 2 hari. Tentu proses tersebut sangat memakan waktu dan anggaran dikarenakan membutuhkan dana saksi untuk melihat hasil rekap serta perhitungan dari ribuan kertas yang membutuhkan kejelian hingga menghabiskan berhari-hari. Proses ini menjadikan banyak pihak menganjurkan diberlakukannya pemungutan suara melalui perangkat elektronik supaya lebih memudahkan rekapitulasi. Proses ini dikenal juga dengan istilah e-voting.

Menilik E-voting di Negara Lain

Demokrasi digital melalui e-voting memang sudah diterapkan oleh beberapa negara lain, seperti: India, Brazil, Amerika, dan Filipina. Gebrakan ini memang mengharuskan negara penyelenggara memiliki data center dan sistem khusus e-voting. Sumber daya manusia juga menjadikan sistem ini diterima masyarakat selain hal teknis lainnya. Hingga saat ini, Amerika, Brazil, dan India sudah memutakhirkan pemungutan suara daring ini dengan sangat baik. Filipina-pun sudah mulai mengadopsi, namun terkendala dengan banyaknya manipulasi dan kecurangan melakukan sistem daring ini. Berita baiknya, partisipasi pemilu di negara pengadopsi e-voting meningkat. Tentu hal ini menjadi prestasi baik untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Penerapan E-voting di Indonesia

Payung hukum pelaksanaan pemungutan suara sistem daring ini sudah ada. Melalui Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5 sudah menjadi landasan e-voting, namun skema sistemnya belum dirincikan [1]. Selain itu pada Perppu No 1 tahun 2014 pasal 85 juga dinyatakan bahwa gubernur, walikota, bupati pemungutan suara dapat diambil melalui peralatan suara secara elektronik, selain dengan memberi tanda [2]. Hal ini diyakinkan juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 147/PUU-VII/2009 yang menyebutkan bahwa e-voting dalam pilkada dapat dilakukan apabila tetap membawa azas LUBER dan JURDIL [3].

Pemungutan suara melalui sistem daring ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di Indonesia dalam pemilihan kepala daerah, contohnya adalah Pilkada Bantaeng 2013 yang menjadi daerah pertama yang menerapkan e-voting[4]. Hasilnya pun berjalan maksimal berdasarkan laporan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dibuktikan dengan kecurangan yang dapat dimininalisir dan kondisi yang lebih kondusif. Data pun tidak dapat dimanipulasi dengan mudah karena data riwayat membuktikan semuanya.

Proses E-voting

Sistem e-voting ini juga diadopsi oleh ratusan pemilihan kepala desa di daerah lain, seperti di Sepong, Tangerang Selatan, Banten [5]. Untuk dapat masuk ke bilik, calon pemilih harus menunjukkan e-KTP yang dipindai dengan alat yang sudah disiapkan. Semua data harus dipastikan sesuai agar calon pemilih dapat melakukan haknya. Bahkan setelah memilih, printer yang ada di bilik dekat layar monitor akan mencetak otomatis untuk data audit. Kertas itu nantinya digunakan apabila ada gugatan dari salah satu calon dan direkap otomatis serta cepat. Hanya scan barcode yang ada di kotak audit. Untuk memastikan keamanan, sistem e-voting ini diberlakukan secara offline untuk memastikan keamanannya. Jadi, perangkat tidak boleh tersambung dengan internet kecuali saat mengirimkan hasil pemilihan ke pusat data saat pemilu sudah dilakukan. Hasil pilkada pun dapat diketahui beberapa jam setelah pemilihan umum ditutup. Dengan adanya e-voting ini memang menciptakan akselerasi pengetahuan mengenai politik dan demokrasi disamping memanfaatkan teknologi dalam pilkada.

Langkah Penerapan E-voting

Pemungutan suara melalui digital memang memiliki manfaat yang sangat besar, terutama murahnya biaya untuk pencetakan surat suara, perhitungan yang lebih cepat dan aman, serta peralatan yang dapat digunakan untuk pemilu berikutnya. Walaupun demikian, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah berikut untuk memastikan e-voting dapat diterapkan yaitu:

1. Sumber daya

Pemerintah perlu memastikan apakah sumber daya dapat memenuhi kebutuhan pilkada yang ada di Indonesia. Apabila sebelumnya sudah diberlakukan di daerah Bantaeng, bagaimana apabila dilakukan serentak diseluruh Indonesia? Apakah teknisinya mencukupi apakah harus dilakukan pelatihan masal untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Tentu tidak sangat profesional apabila proses pemungutan suara daring ini terhenti karena terkendala teknis dan harus menunggu petugas teknisi dari daerah terdekat menuju TPS yang bermasalah. Perangkat pun juga harus menjadi perhatian seperti data center. BPPT perlu memastikan adanya DRC (Disaster Recovery Center) apabila sewaktu-waktu lokasi penyimpanan down ataupun terjadi bencana alam. Ketersediaan perangkat pun harus diperhatikan. Tidak seluruh daerah memiliki tingkat elektronifikasi diatas 75% seperti di luar pulau, perbatasan,
maupun daerah terpencil. Tentu apabila terkendala, pemilihan daring ini tidak dapat dilakukan dan harus dengan cara manual seperti biasanya.

2. Pengawasan yang Ketat

Proses pemilu tidak boleh tercoreng karena kelicikan. Oleh karena itu, perlu adanya sertifikasi pegawai dan penerapan kode etik. Hal ini ditujukan agar tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memaksakan kehendak. Data yang terekam pun tidak boleh diubah hingga masa pemilu selesai. Apabila ada kesalahan, semua data harus direkam dan diawasi langsung oleh pihak berwenang.

3. Sosialisasi kepada Masyarakat

Pengguna adalah raja. Masyarakat dalam hal ini memiliki andil terbesar dalam pemilihan umum. Apabila sistem tidak dipercaya maka proses pemilihan pun tidak akan meraih persentase yang cukup mewakili masyarakat. Hal ini mengakibatkan esensi dari pemilu tidak akan tercapai. Untuk menghindari hal itu, perlu adanya kampanye dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem e-voting sudah siap dan bisa diuji ketahanannya.

Kesimpulan

Dengan segala hal yang dipertimbangkan, perlu rasanya meyakinkan masyarakat bahwa sumber daya untuk melakukan e-voting sudah sangat siap. Mulai dari sumber daya manusia untuk operasional dan sumber daya untuk melakukan sistem e-voting itu sendiri. Sayangnya di Indonesia, penerapan e-voting ini belum mendapatkan kepercayaan seluruh masyarakat terutama dari segi keamanan dan kemampuan pengoperasian sistem e-voting. Penerapan pemungutan suara di daerah memang dapat menjadikan pertimbangan untuk diterapkan di skala nasional. Mungkin membutuhkan lima sampai 10 tahun lagi untuk bisa mempersiapkan segala hal mulai dari pelatihan operasional dan sistem keamanan yang tangguh. Apabila tahun 2019 diberlakukan untuk pemilihan presiden, saya rasa terlalu prematur dan memperkeruh keadaan. Sehingga saat ini, e-voting belum bisa diterapkan untuk skala nasional namun dapat digadang di pemilihan daerah.

Sebaliknya, sistem pemilihan daring (e-voting) di daerah sudah sangat siap. Melihat waktunya yang singkat dan alokasi anggaran menjadikan sistem ini sudah pantas untuk diusung menjadi pilihan utama dalam pilkada. Selain hemat anggaran, kecurangan juga dapat dideteksi dengan mudah karena segala prosesnya direkam secara sistemik. Perlu menjadi perhatian apabila dilakukan serentak, apakah teknisi dan petugas yang bersangkutan cukup atau tidak. Sayapun berharap agar kedepannya pemerintah memperhatikan kepentingan pemungutan suara daring ini agar dapat menghemat anggaran, mengingat dana yang dialokasikan sangat besar dan dapat digunakan untuk kepentingan mendesak lain.

====
Referensi:

[1] Kemenkumham, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” 2008, no. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008.

[2] R. Indonesia, “PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014,” 2014.

[3] M. Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 Tahun 2009,” pp. 1–44, 2009.

[4] B. P. dan P. Teknologi, “Pertama di Indonesia, BPPT Dampingi Bantaeng Helat e Voting Pilkada,” 2013. [Online]. Available: https://www.bppt.go.id/teknologi-informasi-energidan-material/1611-pertama-di-indonesia-bppt-dampingi-bantaeng-helat-e-voting-pilkada. [Accessed: 23-Feb-2018].

[5] D. News, “Tak Lagi Mencoblos, Begini Sistem Pemilihan di Pemilu e-Voting,” 2015. [Online]. Available: https://news.detik.com/berita/2963535/tak-lagi-mencoblos-beginisistem-pemilihan-di-pemilu-e-voting. [Accessed: 23-Feb-2018].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *