Revolusi Industri dalam Berdemokrasi – #SIMenulis

Oleh: Calvin Rostanto

Revolusi Industri telah mencapai nadirnya yang ke-empat saat ini, dimana perkembangan teknologi informasi mengiringi pesatnya perkembangan bisnis atau industri itu sendiri. Saat ini industri tidak hanya mengandalkan teknologi informasi hanya sebagai supporting system melainkan juga enabler atau roda penggerak utama berjalannya suatu bisnis. Banyak roda bisnis yang memilih untuk melakukan proses re-engineering pada proses bisnis yang mereka jalankan demi untuk menghadapi revolusi industri ke-empat saat ini. Revolusi Industri telah menggiring kita sejauh ini, tak hanya dalam dunia bisnis, namun juga nantinya ke kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Pola ini juga turut merubah kehidupan kita sehari-hari, yang dahulu kita harus keluar mencari ojek, sekarang kita dapat dengan mudah memesan ojek dari rumah. Pun demikian dengan proses pemilihan umum yang diwacanakan untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berupa electronic voting atau biasa disebut e-voting.

Tahun ini merupakan pesta demokrasi serentak yang diwacanakan beberapa tahun lalu, digelar kembali, beberapa daerah akan melakukan pemilihan kepala daerahnya. Tak heran isu evoting kembali menyeruak. Tak salah memang ketika isu ini kembali menyeruak, karena beberapa negara berdemokrasi diluar sana telah memanfaatkan e-voting sebagai sistem pemilihan umum mereka, negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Filipina, Belanda, Brazil, India, dan beberapa negara lainnya. Namun menurut Titi, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, dirinya menilai ide tersebut kurang relevan dengan kondisi di Indonesia. Di negara lain diterapkan e-voting karena adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara [1]. Ditambahkan lagi di Filipina, sistem cikal bakal e-voting diterapkan karena pada saat itu penguasa diktator Ferdinand Marcos terbukti melakukan kecurangan dan berhasil dibongkat oleh lembaga pemantau Pemilu yaitu National Citizen Movement for Free Election (Namfrel) [2]. Akhirnya apakah sistem e-voting itu sendiri layak untuk diterapkan di Indonesia? Meski secara keuntungan akan sangat banyak sekali yang akan didapatkan seperti pengurangan biaya operasional Pemilu.

Pemilihan umum memiliki enam asas yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Perspektif saya akan membahas mengenai substansi dari pemilihan umum itu sendiri apabila dipandang dari asas tersebut, disini tidak akan membahas bagaimana teknis penerapan e-vote nantinya, karena akan sangat luas dan penuh dengan pengandaian. Dari semua asas tersebut yang sangat memungkinkan akan menjadi permasalahan adalah asas rahasia apabila sistem e-vote diterapkan. Kerahasiaan atau privasi telah menjadi suatu bahasan yang seksi didunia teknologi informasi khususnya bidang jaringan. Tidak dapat dipungkuri hal ini dapat menjadi penghambat penerapan sistem e-voting kedepannya. Bayangkan beberapa perusahaan ternama yang memang khusus bergerak dibidang teknologi/sistem informasi sebagai enabler masih berkutat dengan pengamanan privasi pelanggan, bagaimana dengan pemegang otoritas sistem e-voting nanti? Bagaimana dengan asas rahasia yang mengisyaratkan kita untuk merahasiakan pilihan untuk tidak memberitahukan pada siapapun, siapa yang bisa menjamin itu?

Perspektif kedua, sebelum sistem e-voting diterapkan ada baiknya kita perlu belajar dan memahami bagaimana Go-Jek dapat memporak-porandakan sistem ojek konvensional yang sudah berjalan selama bertahun-tahun sehingga menimbulkan gejolak disana sini, dan memberikan perspektif baru pada masyarakat bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam kehidupan sehari
hari dapat memberikan banyak keuntungan, seperti lebih efektif, efisien, cepat, dan memangkas biaya. Namun sekali lagi ini demokrasi, yang menyangkut hak seluruh rakyat Indonesia. Sudah selayaknya kita tidak termakan oleh setiap keuntungan yang ditawarkan oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berdemokrasi harus sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, tidak semua negara yang menerapkan sistem e-voting berhasil menerapkannya, Belanda sebagai contoh negara yang akhirnya kembali menggunakan sistem konvensional setelah menggunakan sistem e-voting karena berbagai permasalahannya. Selamat Meragu.

=======

References

[1] R. N. HAKIM, “Kompas.com,” Kompas, 13 1 2017. [Online]. Available: http://nasional.kompas.com/read/2017/01/13/09373191/perlukah.penerapan.evoting.pada.pemilu.di.indonesia.. [Accessed 27 3 2018].
[2] Suhendra, “Tirto.id,” Tirto.id, 26 9 2016. [Online]. Available: https://tirto.id/plus-minus-e-votinguntuk-pilkada-indonesia-bNoN. [Accessed 27 2 2018].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *